DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum APBD Tahun 2015; maksud dan tujuan; uraian APBD dimana menjelaskan bahwa besaran APBD Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.984.997.918.952,65 dengan defisit anggaran sebesar Rp452.643.846.260,50; keadaan darurat; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3569): Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094 1 10. 11. 12. . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea3. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3988): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 7. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 8. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 26, Tambahan T amharan NegaraA ALL AL AMAL Ae ML KIA KALA Republik Indonesia Nomor 4438: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maielis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tamharan Negara Repub!i k Indonesia Tahun 2009 Nomor K4 LAIN AA LAELA VJ AL LN AKA LK 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120.Tamhbahan Lembaran LAMA LL KPA, AN g h MAaah ho CAR Ah Ind Ie KP AI Kan Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor Fei iman aa Ca La Saka 5234): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rkayat Daerah (Tambahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5568) 2
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. N Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor KKR KA AKA LAN ILCA LYVJLALYI Pra J Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pancgalnlaan Karransan Radan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Parimhancan (Tambaran Negara Renublik Indonesia Tahun tah aa KAI KA Pn td AA KP Aa Ao tah hkIA ALL AL ha la 5 ad KLAh LLLVAVP LAMA 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NeoaraKEPALA, AA NP Kai aa "epyeaa Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),Wana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang1 Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 3 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namar 18 TTambahan T amharan NegaraKAVALAYJA thd KIA IMA IeAAL CAK CALL HA Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dn Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah IT am A Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemariintah, Lanoran Keteranaan Pertanscounsjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lamharan nanara Republik InAnnosoin NramanrA ambanan BALL KI MAA KALA KIA “A. LAN Lil ALANANS AIA IL LA LAMANYA 4829): Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran negara Republik InAnnseia Namar 1864),Man KLAVAYML AN NGACA. LE VALAL YA Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972): Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 04):Swami KAL Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahanlemharan negara Repiihlik Indonesia Nomor 5161) 4 32. 33. 34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaan lembaran ara Renublik Indonesia Nomor SIKA.HDN LA AL. “PpKA LIALAD, ILAVAMVALL NI IL Vai batu | ,7 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153: bed 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),BA Aa pd
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 guTS UsOo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680), . Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Li Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11), . Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5 10. 11. 12. budMD 14. 15. 16. 17. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai5. NA ALANant ng KAL Lali gal “Aa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 6. 7. 1 tah in L ra AIitat 1 APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS SANA CA. LL ki Yi CALIL EX LAVJSLAKCADOo MA CALA PSV KITA KAL AK LL LA MIL NAACAki J MIS diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah Jaua yang bersumber dari pendapatan tertentu dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai lok 1tuh and sarah dalam ranaln malnlrann laYangi dasentralian01TANAM AL LL MAA OA MALARIA AL ALI YINA MEI AL MAA MANILA ALI. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah dana bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi Kalimantan Timur. 6 18. 19. 20. 21. 22. IS)id) 25. 26. Kh) 28. 29. 30. NA Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah Dana Tambahan Denshagilan Ne Pegawai Noceri Sinil DNnoarah Ay Id MAL IAA & WALLLKIKALAKAL LoL Neh pl MANDI ALL NA KAL AA 1 & IIA lh da ada IP MANGA CALL19 (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat. Bantuan keuangan dari provinsi adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Kalimantan Timur. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daeah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak lerpengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. . Belanja Subsidi yaitu belanja Yyatig digunakan untuk bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Hibah yaitu belanja yang digunakan untuk pemberian hibah24 dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya perusahaan daerah,masyarakat, danKAL Ten KA TAI X Aaj Ay PE AMAL AAL organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannnya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja Bantuan Sosial yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menarus dan selektif yang bertuiyan unsifatn ertu untukJL AI aa melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja Bantuan Keuangan yaitu belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Tidak terduga, yaitu belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program. Belanja Pegawai pada kelompok belanja langsung adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 7 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

(1)
(2)Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dan aset lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Surplus Anggaran Daerah dalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu neriode ancoaran periode anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan selisih antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

BAB IL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini untuk penyempurnaan atas APBD berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur. APBD merupakan pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

BAB ILL

URAIAN APBD

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp.6.984.997.918.952,65 dengan rincian sebagai sebagai berikut:

1.Pendapatan Rp. 6.527.454.072.692,15
2.Belanja Rp. 6.980.097.918.952,65 Surplus/ (defisit) Rp. (452.643.846.260,50)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp. 457.543.846.260,50
b.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 4.900.000.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 / 8

Pasal 4

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. a.Pendapatan asli daerah Rp. 393.605.878.585,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 5.275.757.510.107,15
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 858.090.684.000,00
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Pajak daerah Rp. 49.750.000.000,00
2. b.Retribusi daerah Rp. 9.587.442.500,00
3. c.Hasil pengelioiaan kekayaan daerah Rp. 52.000.000.000,00 yang dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 282.268.436.085,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 5.275.757.510.107,15
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 0,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 0,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 376.354.728.000,00
2. b.Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 325.868.256.000,00 Cc. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 155.867.700.000,00

Pasal 5

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
1. a.Belania Tidak Langsung Rp. 2.951.304.560.478,15
2. b.Belanja Langsung Rp. 4.028.793.358.474,50
(2)Belanja tidak langung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai Rp. 2.092.625.912.078,15
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja subsidi Rp. 10.000.000.000,00
4. d.Belanja Hibah Rp. 218.818.548.400,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 36.471.000.000,00
6. f.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. 578.389.100.000,00
7. g.Belanja Belanja Tidak Terduga Rp. 15.000.000.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : b
1. a.Belanja pegawai Rp. 136.887.596.676,00
2. b.Belanja barang dan jasa Rp. 1.294.702.166.943,05
3. c.Belanja modal Rp. 2.597.203.594.855,45 9

Pasal 6

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:3
1. a.Penerimaan Rp. 457.543.846.260,50
2. b.Pengeluaran Rp. 4.900.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Silpa tahun anggaran sebelumnya Rp. 457.543.846.260,50
2. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 0,00
2. b.Pembayaran pokok utang Rp. 4.900.000.000,00 b

Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.LampiranI : Ringkasan APBD
2.LampiranlII : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.LampiranIV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Lampiran VII : Daftar Piutang, Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah, Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya,
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini,
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah,
13.Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi, dan
14.Lampiran XIV : Keadaan Darurat/Mendesak, 6. 7. 8. X 10

BAB IV

KEADAAN DARURAT

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang,
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah,dan
4. d.mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum lersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan,dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(4)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan,
2. b.program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja,dan
3. c.usulan prbgram dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatap yang masuk prioritas dalam . Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggarar! berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran berjalan.
(5)Ketentuan mengenai keperluan mendesak lainnya sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
(7)Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia. 11
(8)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana diaksud pada ayat ayat (l), terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta peaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara:

a.menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Ananta A Doalamin DMaa-mah Asa maa hastag 1r: LALU Da P 1 Pet - ea 1 £ Ci1Gapatati tali LIC1ALIJA ISA All MA JLiCili Li AAA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
b.menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaan keoiatan'dan AAN pnya AA Ay Amd 5ag gemen ma ana Lea»ka)G»ehM»2.Er-
c.ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (41)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (41)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004